Harga Sebuah Harga Mati

Tiga tahun lalu saya pernah menulis uneg-uneg mengenai konsep ‘harga mati’: Betapa saya yang liberal (waktu itu; Sekarang sih masih… sedikit) merasa bahwa di dunia ini tak ada satupun ide yang boleh kebal dari kritik atau kemungkinan untuk diperbaiki – termasuk di dalamnya adalah ideologi dasar negara. Singkatnya, jika ada yang lebih baik bagi bangsa ini, kenapa harus ditolak untuk diubah atau diganti?

Tiga tahun kemudian, saat ini, saya paham kenapa ada orang-orang yang menjunjung konsep ‘harga mati’ – dan penyebabnya menakutkan saya karena membuat saya mungkin… sedikit saja setuju dengan orang-orang itu.

Penyebabnya sudah jelas dan tak perlu ditutup-tutupi: Khilafah. Sudah sejak kuliah saya familiar dengan gerakan ini, tapi waktu itu mereka terdengar sama utopisnya dengan gerakan mahasiswa kiri yang mengidam-idamkan negara yang full sosialis – hanya sebatas kajian akademik dan angan-angan idealisme anak muda tanpa roadmap yang jelas tentang bagaimana mewujudkannya secara riil di Indonesia tanpa melibatkan kata ‘makar’ yang mudah ditumpas seperti DI/TII atau PKI.

Tapi itu lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Sekarang khilafah adalah alternatif ideologi yang dibicarakan terang-terangan di ruang publik tanpa rasa takut, bahkan ketika ISIS masih menimbulkan kerusakan di belahan bumi lain. Saya sih sudah jelas menolak khilafah (née syariat Islam) secara prinsip: Meski banyak berjanji soal keadilan sosial dan ekonomi yang lebih merata, saya tetap tidak bisa menerima negara yang memberi perlakuan, hak, dan kewajiban yang berbeda pada warganya tergantung dari agama yang ia anut – plus apa yang akan mereka lakukan pada yang pindah agama.

Lagi, seandainya khilafah cuma obrolan warung kopi, mungkin saya tidak akan secemas ini. Tapi ada yang namanya Hizbut Tahrir; Di satu sisi, saya salut dengan kekonsistenan mereka untuk menempuh jalan nonkekerasan dan menghindari politik praktis ketika ormas lain sudah kompromistis, tapi di sisi lain, mereka menggunakan jalan yang lebih senyap dan lebih berbahaya dalam jangka panjang: Pendidikan dan propaganda. Hasilnya sudah bisa dilihat dalam beberapa tahun belakangan ini, ketika mahasiswa bisa menyewa satu aula universitas untuk berbaiat atau saat aparatur dan pejabat negara diam-diam menyatakan simpati dan menyumbangkan sumber daya untuk mereka.

Ketika pemerintah dan kaum nasionalis bereaksi balik dengan mendengung-dengungkan ‘NKRI harga mati’ dan segala atributnya (bela negara, badan pembinaan ideologi Pancasila), barulah saya merasakan pesona kesakralan ideologi dasar negara.

***

Ide dasarnya adalah teori ekonomi perilaku yang bernama loss aversion. Menurut teori ini, manusia pada dasarnya cenderung lebih suka menghindari kerugian ketimbang mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, kebahagiaan yang lenyap karena kehilangan uang seratus ribu rupiah akan lebih kuat dirasakan dibandingkan kebahagiaan yang didapat karena memperoleh uang seratus ribu rupiah. Maka biasanya ketika dihadapkan pada peluang yang menguntungkan tapi berisiko, rerata orang akan lebih memilih melewatkan peluang itu ketimbang mengambil risiko kehilangan hal-hal yang sudah ia punya.

Hal inilah yang saya rasakan dengan jargon ‘NKRI harga mati’. Terlepas dari Pancasila di atas kertas yang berbunga-bunga, pelaksanaannya (dan pelaksanaannya) di lapangan masih jauh dari ideal; Meskipun begitu, masih cukup nyaman lah buat kehidupan banyak penduduk di negeri ini – termasuk saya. Tapi ketika kesakralan itu dilepas, terbuka peluang lebar untuk mengganti ideologi negara dengan atau tidak secara konstitusional. Mending kalau diganti dengan yang lebih baik, tapi kalau diganti yang lebih buruk?

Tentu baik dan buruk ini subyektif – anggota Hizbut Tahrir pasti merasa bahwa ideologi khilafahlah yang terbaik sedunia akhirat; Buat saya, tentu saja sangat buruk – mungkin setara dengan fasisme. Dan kalau tidak ada lagi harga mati atas demokrasi, Pancasila, dan NKRI, sangat mungkin bagi Hizbut Tahrir dan simpatisannya untuk membangun dukungan masyarakat yang cukup besar untuk benar-benar mengganti dasar negara ini, sementara kami-kami yang minoritas kalah jumlah untuk menghadangnya.

Dengan demikian, tampaknya lebih aman bagi saya untuk membiarkan konstitusi Indonesia disakralkan dengan segala kekurangannya. Mempersulit upaya untuk membuat landasan bernegara ini jadi lebih baik memang, tapi di saat yang sama juga membendung usaha untuk meratakannya dengan tanah. Rasanya itu adalah harga yang pantas dibayar untuk menjamin kesetaraan hak-hak bernegara saya dengan warga negara Indonesia yang lain…

…ya kan?

Iklan

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s