Politik Otopilot

Kira-kira dua minggu yang lalu Malcolm Turnbull ‘menggulingkan’ Tony Abbott sebagai pemimpin Partai Liberal Australia melalui voting internal anggota parlemen partainya. Dan sesuai aturan main pemerintahan di sana, pemimpin dari partai atau koalisi partai-partai yang menguasai parlemen berhak memegang jabatan Perdana Menteri Australia. Maka begitu saja, kepala pemerintahan sebuah negara maju berpenduduk 23 juta orang bisa berganti hanya dengan suara mayoritas 54 orang dari 98 anggota parlemen Partai Liberal yang memberi voting.

turnbull-abbott

Ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Saya ingat sebelum ini ketika Partai Buruh memegang pemerintahan sejak tahun 2007. Pada tahun 2010, pemimpinnya, Kevin Rudd, digulingkan oleh Julia Gillard yang kemudian menjadi PM Australia wanita pertama. Lucunya, di tahun 2013 ia kembali digulingkan oleh Kevin Rudd, yang hanya sempat menjabat sebagai PM lagi sebentar. Beberapa bulan setelahnya, Partai Buruh kalah di pemilu (yang memilih anggota parlemen, yang pemenangnya pada gilirannya akan memilih seorang PM), dan pemimpin Partai Liberal -Tony Abbott- menjadi PM. Ini berarti dalam jangka waktu lima tahun, ada empat kali pergantian Perdana Menteri.

Dari apa yang saya amati di sana pada tahun 2010, masyarakat Australia tidak menganggap besar pergantian yang di luar kebiasaan ini. Mungkin masih tetap ada gerutuan-gerutuan berbau politik di kedai-kedai kopi atau antrian kasir supermarket, tapi tidak ada mahasiswa yang turun ke jalan, politikus yang meminta mahkamah konstitusi menguji keabsahan penyingkirannya, atau pengerahan massa bayaran untuk berdemo. Selain kepala berita koran-koran nasional, semuanya business as usual.

Di satu sisi, ini terasa seperti hal yang baik. Tidak adanya gejolak yang berarti di kalangan elit maupun akar rumput, bahkan ketika menghadapi pergantian kekuasaan di luar jadwal pemilu, seperti menunjukkan tradisi politik yang rasional dan telah matang. Mungkin masyarakat dan pelaku usaha ‘percaya’ (well, in the loosest sense…) dengan ikhtiar para politikusnya sehingga dinamika politik yang sedang terjadi tidak sampai dengan signifikan mempengaruhi iklim sosial dan perekonomian secara negatif.

Di sisi lain, entah kenapa saya merasa ini juga menunjukkan sistem politik yang mandeg; Seolah seorang kepala pemerintahan hanyalah sebuah mesin yang, bahkan ketika harus menjalani perbaikan di luar jadwal perawatan berkala, tidak mengganggu produktivitas pabrik karena sudah sebegitu bakunya birokrasi  produksi mereka. Ya, penduduk memang mendapat kestabilan… tapi kok jadi terasa bahwa konsep ‘kepala pemerintahan’ sebegitu jauh ketersambungannya dari pelaksanaan kebijakan secara nyata di lapangan. Saking tidak nyambungnya, gonta-ganti dan bongkar pasang kepala pemerintahan seakan-akan tidak memiliki dampak terhadap aspek-aspek lain dalam kehidupan sebuah negara.

Lalu saya jadi teringat Indonesia di tahun 2012. Entah siapa yang memulai, gencar sekali ungkapan bahwa negara ini adalah ‘negara otopilot’; Sindiran terhadap pemerintahan SBY sekaligus pujian bernada miris terhadap Indonesia, bahwa negara ini bisa berjalan dengan sendirinya ketika pemerintah dianggap tidak berbuat apa-apa. Sayangnya Indonesia, tidak seperti Australia, masih belum melewati fase tinggal landas (maaf karena harus meminjam jargon Orde Baru). Dan seperti yang pernah diceritakan seorang pilot pada saya, takeoff adalah fase paling kritis dalam penerbangan yang harus dipegang langsung oleh pilot – itulah sebabnya tidak ada mode otopilotnya.

Iklan

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s