Wakil Rakyat dalam Genggaman Partai

Diingat-ingat lagi, sudah tiga kali pemilu (dan dua kali pilkada) melewati umur legal saya untuk memilih, dan saya tidak pernah berniat untuk melewatinya dengan golput. Tidak ada alasan yang dalam nan eksistensial untuk itu; Saya hanya merasa ingin ikut menentukan siapa perancang dan pelaksana kerja negara ini. Sesederhana itu saja sebenarnya. Tapi ketika saya begitu bersemangat untuk mengikuti proses pemilihan kepala daerah atau presiden, tidak demikian halnya dengan pemilihan anggota legislatif.

mprdpr

Dari dulu saya memang kurang begitu antusias ketika mengikuti pileg. Berbeda dengan pilkada dan pilpres yang sangat individualis, selama ini saya belum pernah melihat seorang caleg yang personanya begitu menonjol sehingga saya mantap memilih dia. Setidaknya di daerah pemilihan saya; Kadang memang ada yang rekam jejaknya bagus, tapi dia dicalonkan di daerah lain sehingga saya tak berhak memilihnya.

Satu lagi yang menyurutkan antusiasme saya adalah, meski kini kita telah memilih calon aggota legislatif secara langsung, wakil rakyat tetap saja masih berada dalam genggaman partai pengusungnya.

Peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu mengingatkan saya akan hal ini: Sejumlah anggota legislatif terpilih dari partai Golkar dipecat dari keanggotaan partainya karena secara terbuka mendukung presiden terpilih Jokowi-JK. Dan dengan pemecatan itu, secara efektif mereka juga batal menjadi anggota legislatif terpilih; Sejauh yang saya baca, tampaknya tindakan ini adalah langkah yang legal.

Tapi legal belum berarti benar secara etis. Betapapun sinisnya kita dengan istilah ‘wakil rakyat’, rakyat di daerah telah memilih orang-orang tersebut secara langsung (kecuali beberapa yang hanya mencoblos gambar partainya saja) untuk mewakili mereka di DPR. Maka partai yang kemudian menggusur wakil rakyat terpilih ini dan menggantinya dengan orang lain sama saja dengan ‘membuang’ suara rakyat terbanyak dan menggantinya dengan orang yang dipercaya oleh lebih sedikit rakyat di daerah pemilihan tersebut.

Tak hanya mengganti di awal, partai sebenarnya juga berhak mengganti wakil rakyat di tengah masa jabatan dengan mekanisme penggantian antar waktu (PAW). Secara teoretis sudah diatur tata caranya supaya partai tidak semena-mena, tapi kenyataannya anggota DPR bisa diganti hanya karena pandangan pribadinya tidak segaris dengan perintah partai. Kalau tidak bisa diganti, anggota yang ‘bermasalah’ itu bisa dimutasi ke komisi lain dengan alasan ‘penyegaran’ atau ‘pergantian rutin’.

Melihat semua itu, saya hanya bisa pesimis; Kenapa repot-repot mencari calon legislatif yang benar-benar mau menyuarakan aspirasi saya kalau nantinya mereka ‘dipaksa’ tunduk pada kebijakan fraksi kalau tidak ingin dibungkam suaranya (dan suara saya juga)? Satu-satunya cara untuk menghentikan praktik ini adalah dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), tapi seperti yang sudah kita lihat baru-baru ini, jelas partai tidak akan membiarkan anggota DPR (yang notabene adalah juga anggota partai) melemahkan cengkeramannya.

Iklan

One comment

  1. Ini terus terang saya juga gumun. Kalau dibilang ada kampus yang penguji [tanya/jawab] bahasa Indonesianya sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia, orang pasti tidak percaya. Tapi ini fakta, orang-orang yang sama sekali tidak fit and proper, menyelenggarakan fit and proper test. Jadilah kadang saya datang ke TPS cuma untuk coblos semua gambar yang ada 🙂

    Suka

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s